Sponsors

Tampilkan postingan dengan label malaysia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label malaysia. Tampilkan semua postingan

Selasa, 19 Agustus 2014

Perbedaan Mobil Pejabat Indonesia Malaysia Dan India

MOBIL PEJABAT INDONESIA
Mobil ini mendadak menjadi perbicangan dikalangan masyarakat Indonesia. Mobil yang katanya berharga Rp. 1,3 miliar ini merupakan fasilitas baru yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada 34 anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Mobil ini memang termasuk kelas paling mewah dari Toyota. Di Jepang, mobil ini dipakai perusahaan untuk menjamu tamu-tamu penting mereka. Ia dianggap sekelas dengan BMW seri lima atau Mercedez-Benz seri E.

Pengadaan mobil Toyota Crown Royal Salon 2008 ini jelas menuai kritik. Ada yang bilang, kabinet belum menunjukkan prestasinya kok sudah diberi reward. Ada juga yang menyebutkan, fasilitas ini terlalu mewah ditengah rakyat yang sedang prihatin. Pemerintah dinilai tidak sensitif. Tapi tampaknya Presiden SBY ingin memanjakan para menterinya dengan kendaraan dinas yang lebih gres, lebih mewah, dan lebih berkelas.
Apakah mobil Toyota Crown Royal Salon ini sudah ‘pantas’ diberikan sebagai ‘reward’ bagi para menteri. Coba kita lihat dan bandingkan dengan negara ‘sejuta film’ India. Ekonomi India mampu tumbuh lebih dari 6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang tumbuh 4,4 persen. Dengan produk domestik bruto yang masih 1,3 triliun dollar AS, India sudah berani mencanangkan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia tahun 2025. Lalu apakah jenis kendaraan yang digunakan oleh para menteri maupun Perdana Menteri India?


MOBIL PEJABAT India dan Malaysia

MOBIL PEJABAT DI INDIA
Kesederhanaan pejabat India. Itulah yang dengan semangat diceritakan Akbar Faizal, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, terkait dengan kunjungan kerja komisinya ke India. Kunjungan yang dilakukan pada 1-7 Mei 2011 itu antara lain untuk melihat penerapan kartu tanda penduduk elektronik di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa tersebut.

“Saya kagum dengan kesederhanaan pejabat India. Ketika berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri India, kantornya ternyata hanya tiga lantai. Saat itu kami datang memakai jas, tetapi menteri yang kami temui ternyata hanya memakai pakaian sederhana khas India dan bersandal. Kami sampai malu sendiri,” kenang Akbar, politikus dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat ini.
Akbar juga mengaku kaget dengan mobil dinas pejabat India, yaitu Tata Ambasador. Mobil dinas yang merupakan produksi nasional India ini bentuknya seperti mobil Fiat produksi Italia tahun 1970-an. Mobil tersebut juga wajib berwarna putih agar dapat meredam cuaca panas di India.

“Jika memakai kurs rupiah, harga mobil Ambasador itu hanya sekitar Rp 100 juta,” kata Akbar. Harga mobil itu tidak ada 10 persen dari harga Toyota Crown Royal Saloon, yang menjadi mobil dinas pimpinan MPR/DPR/DPD dan para menteri, yang harga tiap unitnya lebih dari Rp 1 miliar.

Malik Haramain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menambahkan, pejabat di India juga dapat membedakan urusan dinas dan urusan pribadi. “Sebagian pejabat di India juga kaya karena punya usaha lain. Namun, jika melakukan urusan dinas, mereka memakai mobil Ambasador meski di rumah punya mobil yang lebih mewah,” ujarnya.

Namun, sebelum pergi ke India untuk mendapatkan pelajaran sederhana itu, Komisi II DPR tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada rakyat. Padahal, telah ada kesepakatan bahwa sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, semua alat kelengkapan di DPR harus mengumumkan terlebih dahulu acara tersebut.


MOBIL PEJABAT MALAYSIA:
Pelajaran sederhana dari India tersebut juga diperoleh dengan menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 453 juta, atau lebih dari cukup untuk membeli empat mobil Tata Ambasador. Biaya kunjungan kerja itu juga cukup untuk membeli sedan Proton Perdana, mobil semua pejabat Malaysia hingga menteri. Harga mobil dengan merek Malaysia itu sekitar Rp 360 juta.

“Bagaimana rakyat kami dapat percaya dan menghargai produk nasional jika para pemimpin kami tidak memberi contoh dengan memakai produk tersebut?” jawab Eng Hock, rekan wartawan dari Malaysia saat ditanya alasan penggunaan mobil Proton Perdana oleh pejabat Malaysia.
Dengan menunggang Proton Perdana, para pemimpin Malaysia dapat mengelola negara itu hingga menjadi salah satu negara Asia yang cukup stabil dan relatif makmur. Para pejabat India yang biasa menaiki Tata Ambasador juga berhasil membawa India menjadi menjadi salah satu negara yang berhasil menguasai teknologi maju.

TOYOTA CROWN SALOON = 1,3 MILYAR ( Indonesia )
TATA AMBASSADOR = <100jt ( India )
PROTON PERDANA = 300 Jtan ( Malaysia )
India pake TATA karya anak bangsa sendiri
Malaysia pake PROTON karya anak bangsa sendiri
Indonesia pake TOYOTA buatan JEPANG atau Mercedez Benz buatan Jerman??

Lalu apa yang dihasilkan pemimpin Indonesia yang biasa menaiki mobil dinas
Toyota buatan Jepang dan Mercedes Benz dari Jerman?
Apakah rasa malu itu cuma untuk publisitas atau benar-benar akan terealisasi dalam perilaku?
Kita lihat saja!

Inilah bangsa kita tercinta, pejabat dengan fasilitas WAH ternyata tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan
Marilah contoh negara India atau mungkin Malaysia , walau fasilitasnya tidak semewah Indonesia tapi lebih menghasilkan daripada pejabat di Indonesia, terbukti India menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.

Apa kata dunia???

Baca juga:
  • 5 Pejabat Indonesia Yang Maniak Twitter
Sumber. http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=147314
ReadMore...

Jumat, 27 Desember 2013

Nizar menang kes saman fitnah terhadap Utusan Malaysia

Oleh JENNIFER GOMEZ
July 04, 2013

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, hari ini, memerintahkan Utusan Malaysia membayar ganti rugi umum dan teladan sebanyak RM250,000 kepada bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin (tengah) atas saman yang difailkan terhadap akhbar itu berhubung isu pendaftaran nombor plat kereta WWW1, pada tahun lalu.

Peguam Nizar, Fitri Asmuni memberitahu Malaysian Insider, Hakim Rosnani Saub dalam keputusannya mendapati Utusan Malaysia bersalah melakukan fitnah terhadap Nizar dan akhbar itu gagal dalam pembelaannya yang menyatakan bahawa tindakan mereka menyiarkan kenyataan Nizar menerusi akaun Twitternya itu adalah satu justifikasi, komen berpatutan, perlindungan bersyarat dan kewartawanan.
"Hakim dalam penghakimannya turut berkata bahawa Nizar dalam kenyataan itu tidak mempersoalkan dari mana Sultan memperoleh wang berkenaan, tetapi hanya berkata ia satu pembaziran wang," katanya.

Mahkamah juga, katanya, memerintahkan Utusan Malaysia membayar kos RM30,000.
Fitri berkata, Nizar yang kini berada di Australia sudah dimaklumkan mengenai keputusan mahkamah itu menerusi teks pesanan ringkas.

Nizar menyaman Utusan berikutan akhbar itu menerbitkan pernyataan fitnah berhubung pembelian nombor plat kenderaan WWW 1 yang dibida pada harga RM520,000. Nizar pada 28 Mei tahun lalu mengeluarkan satu kenyataan melalui akaun Twitter miliknya berhubung nombor plat itu. Mohammad Nizar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Pasir Panjang mendakwa pada 30 Mei tahun lalu, TV3 mengeluarkan berita melalui Buletin Utama jam 8 malam, berhubung kenyataannya itu. Keesokannya pada 31 Mei, Utusan Melayu menerbitkan satu artikel di halaman 11, akhbar Utusan Malaysia berhubung kenyataannya itu.

Nizar mendakwa pernyataan ftnah itu antara lain membawa maksud bahawa beliau adalah seorang penderhaka kepada sultan amnya, dan Sultan Johor khususnya, beliau adalah ahli politik yang anti-sultan dan seorang ahli politik yang cuba menghasut rakyat untuk membenci Sultan Johor.

Sementara itu, pada April lalu, Nizar kalah dalam tuntutan saman sama terhadap TV3 dan Fitri memaklumkan bahawa pihaknya akan memfailkan notis tuntutan di mahkamah esok.
Pada Februari 2011, Mahkamah Rayuan memerintahkan Utusan membayar ganti rugi RM200,000 kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng berhubung penyiaran artikel bertajuk `Kebiadapan Guan Eng yang disiarkan pada 20 Disember 2011.

Pada Januari lalu, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim menang dalam tuntutan saman terhadap Utusan selepas Hakim Mahkamah Tinggi, VT Singham mendapati akhbar itu memfitnah Anwar dalam dua artikel. - 4 Julai, 2013.TMI
ReadMore...